Polres Gayo Lues terima Tim Reformasi Birokrasi Polda Aceh

0

www.tribratanewspolresgayolues.com_Sejak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, telah terjadi banyak perubahan penting di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang selanjutnya menjadi tonggak dimulainya era reformasi gelombang pertama. Perubahan ini dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD tahun 1945. Dan selanjutnya moment ini menjadi titik awal dimulainya proses reformasi Polri secara menyeluruh menuju Polri yang profesional dan mandiri serta sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, yang mencakup 3 (tiga) aspek integral bidang struktural, instrumental dan kultural. Pada perkembangannya reformasi di bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum, sehingga pada tahun 2004, pemerintah telah menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang secara universal diyakini menjadi prinsip untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Polri sebagai salah satu institusi pemerintah yang memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat telah melaksanakan Reformasi Birokrasi Gelombang I Tahun 2004 – 2009 dan Tahun 2010 dari Reformasi Birokrasi Gelombang II. Dalam perjalanannya Polri melanjutkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang saat ini telah memasuki Gelombang II Tahun 2011-2014.

1. Reformasi Birokrasi Polri Gelombang I
Reformasi Birokrasi Polri Gelombang I secara bertahap mulai dilaksanakan pada tahun 2004 sampai pada tahun 2009. Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Polri Gelombang I mengacu pada Permenpan Nomor : Per/15/M.Pan/7/2008  tentang Buku Panduan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang meliputi  5 Area Perubahan  yaitu : Manajemen Perubahan dan Transformasi BudayaRestrukturisasi Organisasi dan Tata LaksanaQuick WinsManajemen Sumber Daya Manusia dan Remunerasi serta Evalusi Kinerja dan Profil Polri Tahun 2025, yang sepenuhnya dilaksanakan dalam 9 (Sembilan) program dan 23  kegiatan, yaitu :

  1. Program Arahan Strategi, dengan kegiatan Program percepatan Quick Wins ; Penilaian Kinerja Organisasi; dan Postur Birokrasi 2025.
  2. Program Manajemen Perubahan, dengan kegiatan Proses sosialisasi dan internalisasi;
  3. Program Penataan Sistemdengan kegiatan Analisa Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Sistem Remunerasi;
  4. Program Penataan Organisasidengan kegiatan Redifinisi visi, misi dan strategi; Restrukturisasi; Analisa beban kerja;
  5. Program Penataan Laksanadengan kegiatan Penyusunan tatalaksana (Bussines Process) yang menghasilkan SOP; Elektronisasi Dokumentasi / Kearsipan (E-Archieve);
  6. Program Penataan Sistem Sumber Daya Manusia, dengan kegiatan Asessment kompetensi individu bagi pegawai / tenaga ahli; Membangun sistem penilaian kinerja; Mengembangkan sistem penyediaan dan seleksi; Mengembangkan pola diklat; Mengembangkan pola rotasi, mutasi, promosi; Memperkuat pola karier; Membangun/memperkuat database pegawai;
  7. Program Penguatan Unit Organisasi, dengan kegiatan Penguatan unit organisasi kepegawaian; Penguatan unit kerja kediklatan; Perbaikan sarana dan prasarana;
  8. Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan Menetapkan Regulasi, Deregulasi, menyusun Regulasi baru;
  9. Program  Pengawasan Internal, dengan kegiatan menegakkan disiplin kerja;  Menegakkan kode  etik.


2. Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pencapaian Polri pada Program Reformasi Birokrasi Gelombang I, serta dengan mengacu pada arahan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dengan mengintegrasikan    Rencana Strategis Polri dalam Grand Strategy Polri Tahun 2005- 2025, Renstra Polri Tahun 2010–2014 Tahap II tentang Partnership Building dan Program Revitalisasi Polri, maka Polri telah membentuk Tim Pelaksana RBP Gelombang II yan g terdiri dari 9 Tim, dalam rangka melaksanakan 9 (sembilan) Program terdiri dari 8 (delapan) Area Perubahan yaitu Program Penataan dan Penguatan Organisasi; Program Penataan Tata Laksana; Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Program Manajemen Perubahan; Program Penguatan Pengawasan; Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan 1 (satu) Program Monitoring dan Evaluasi. (tris_LND).

Share.

About Author

Leave A Reply